Bedah Kisi Kisi PAS/UAS/Ulangan Akhir Semester 1 PPKN Kelas 9 SMP Kurikulum 2013

Bedah Kisi Kisi PAS PPKN Kelas 9 SMP Kurikulum 2013

1. Menyebutkan tujuan pemberontakan PKI di Madiun

Pemberontakan PKI di madiun pada tanggal 18 september 1948 dipimpin oleh muso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti pancasila dengan paham komunis. 

2. Menyebutkan pusat pemberontakan DI/TII

Jawa Barat, Tasikmalaya yang dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Katosuwiryo. Tempat yang lain ada di sulawesi yang dipimpin oleh Kahar muzakkar, namun tidak sebesar di jawa barat. 

3. Menjelaskan penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan

• Pencegahan upaya penggantian dasar negara dengan paham lain misal : PKI Muso dan DI/TII, ( penyimpangan sila1)
• Pencegahan Usaha - usaha melepaskan diri dari negara Indonesia misal RMS, PRRI/Permesta, APRA (penyimpangan sila 3)
• PenangananTerjadinya krisis politik, ekonomi dan keamanan ( penyebab keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ) , penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945
• Perubahan bentuk negara dari Republik indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950
• Dasar negara tetap Pancasila tetapi diarahkan ke ideologi liberal 

Penjelasan :

• Pemberantasan PKI Muso Madiun pada 18 September 1948 yang menentang sila ke-1
• Pemberantasan DI/TII 
• Pemberantasan Republik Maluku Selatan (RMS)
• Gerakan separatisme dipimpin Christian Robert Steven Sumokill
• Didirikan 25 April 1950
• Pulau besar : Seram, Ambon, Buru
• RMS berhasil dikalahkan militer Indonesia November 1950 namun konflik masih berlangsung setelah itu
• Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) atau Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) 
• Dipimpin Syarifudin Prawiranegara dan Vence Sumual
• Di Sumatra dan Sulawesi
• Tujuan : bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat yang dipimpin Soekarno yang tidak mau dinasihati lagi sehingga terjadi ketimpangan sosial
• Pemerintah pusat dianggap melanggar UU, pemerintahan yang sentrialis, dan pembangunan di daerah terabaikan, sehingga pembangunan tidak adil
• Jadi, timbullah inisiatif dalam upaya memperbaiki pemerintahan di Indonesia
• Pemberantasan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil)
• APRA adalah milisi yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada 15-1-1949
• Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan membebaskan Indonesia dari tirani
• Westerling bersekongkol dengan Sultan Hamid II untuk MELAWAN BENTUK NKRI yang dipimpin Soekarno-Hatta dan mempertahankan BENTUK FEDERASI
• Melakukan dua serangan
• Serangan II, berhasil menduduki Bandung dan menewaskan beberapa tokoh : Sekretaris Jenderal Ali Budiardjo, ...
• Lalu Gagal dan kabur ke Singapura
• Ini mempercepat pembubaran RIS dan kembali ke NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950
• Perubahan RIS menjadi NKRI
• Konstitusi : KRIS 🡪 UUDS 1950
• Berhasil melaksanakan pemilu pertama 1955 yang dianggap paling demokratis saat itu
• Tapi, anggota Konstituante hasil pemilu tak dapat menyusun UUD 
• Lalu, Pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 (5 Juli 1959)
• Membubarkan Badan Konstituante
• UUD 1945 berlaku kembali
• UUDS 1950 tidak berlaku
• Pembentukan MPRS dan DPAS
• Dasar negara Pancasila, tapi penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang tidak menjamin stabilitas pemerintahan

4. Menyebutkan kekuasaan presiden yang menyimpang dari UUD 1945 pada tahun 1959-1966

• MPRS menetapkan Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang dikenal dengan Manfesto Politik (Manipol) yang intinya dikenal dengan UUD 1945, Sistem Demokrasi, Ekonomi, dan Komunis (USDEK) sebagai GBHN yang bersifat tetap, berdasarkan TAP MPRS No.1/MPRS/1960.
• Presiden Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS No. XX/1963, yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas.
• Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 karena DPR tidak menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan oleh Pemerintah, dan membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR).
• Pemimpin lembaga-lembaga negara dijadikan menteri-menteri negara, bahkan Presiden sendiri menjadi anggota DPA.

5. Menjelaskan visi utama pemerintahan Orde Baru

Melaksanakan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik, dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis.

6. Menyebutkan gelar Presiden Soeharto ketika masa orde baru
1. Pengemban Supersemar
2. Maudataris MPR
3. Bapak pembangunan
4. Panglima Tertinggi ABRI

7. Menjelaskan tantangan dari luar terhadap pelaksanaan Pancasila masa reformasi

1.Pengaruh globalisasi yang mempengaruhi dan mengancam nilai-nilai Pancasila globalisasi mengakibatkan kebebasan tanpa batas di mana munculnya paham-paham baru meniru kebudayaan luar yang bertolak belakang dengan nilai luhur.

Kebebasan tersebut, di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri.Terdapat beberapa hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras,

2. Munculnya ideologi baru seperti ideologi liberalis, kapitalis, dan hedonisme yang dibawa oleh pengaruh luar yang sangat bertolak belakang dengan ideologi kita Pancasila.

3.Korupsi merupakan tantangan penerapan Pancasila pada masa orde lama sampai pada masa reformasi ini belum juga menemui titik terang untuk menyelesaikannya.

4.Selanjutnya adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan

5.Kondisi masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas (kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, berkomunikasi, dan lain sebagainya)

6. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain

7. Bahaya laten / bahaya dari bangsa sendiri (internal)

8. Menyebutkan ciri khas ideologi terbuka

• Nilai dan cita-citanya digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya sendri
• Yaitu Ideologi yang nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar
• Digali, diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat sendiri
• Berdasar konsensus/kesepakatan masyarakat 
• Dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan kecerdasan bangsa
• Hanya ada dalam sistem yang demokratis
• Bersifat inklusif, tidak totaliterm tidak dipakai untuk melegitimasi kekuasaan sekelompok orang

Ideologi Terbuka	Ideologi Tertutup
1.  Sistem pemikiran yang terbuka	1. Sistem pemikiran yang tertutup
2.  Nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar,    melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri.	2. Cenderung untuk memaksakan mengambil nilai-nilai ideologi dari luar masyarakatnya yang tidak sesuai dengan keyakinan dan pemikiran masyarakatnya
3. Dasar pembentukan ideologi bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dan kesepakatan dari masyarakat sendiri	3. Dasar pembentukannya adalah cita-cita atau keyakinan ideologis perseorangan atau satu kelompok orang
4. Tidak diciptakan oleh negara, melainkan oleh masyarakat itu sendiri sehingga ideologi tersebut adalah milik seluruh rakyat atau anggota masyarakat.	4. Pada dasarnya ideologi tersebut diciptakan oleh negara, dalam hal ini penguasa negara yang mutlak harus diikuti oleh seluruh warga masyarakat.
5. Tidak hanya dibenarkan,melainkan dibutuhkan oleh seluruh warga masyarakat	5. Pada hakikatnya ideologi tersebut hanya dibutuhkan oleh penguasa negara untuk melangengkan kekuasaannya dan cenderung memiliki nilai kebenaran hanya dari sudut pandang penguasa saja.
6. Isinya tidak bersifat operasional. Ia baru bersifat operasionalapabila sudah dijabarkan ke dalam perangkat yang berupakonstitusi atau peraturan perundang-undangan lainnya.	6. Isinya terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang bersifat keras yang wajib ditaati oleh seluruh warga masyarakat
7. Senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran serta akselerasi dari masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya untuk hidup berbangsa dalam mencapai harkat dan martabat kemanusian.	7. Tertutup terhadap pemikiranpemikiran baru yang berkembang di masyarakatnya.

9. Menyebutkan ciri-ciri ideologi terbuka dibanding ideologi tertutup

10. Menjelaskan pengertian nilai-nilai  Pancasila
1. Ringkasan Bimo

• Nilai dasar 🡪 hakikat kelima sila Pancasila dan nilai dasar yang tetap  (Pancasila dan pembukaan UUD 45) DIJABARKAN KE nilai instrumental dan nilai praksis [Dimensi Idealisme]
• Nilai instrumental 🡪 alat penjabaran berupa Tap MPR, UU ,dan UUD  yang menjabarkan nilai dasar/nilai ideal secara lebih kreatif dan dinamis [Dimensi normatif]

Sila	Pasal	Isi
1	29 (1,2)	Kebebasan beragama
2	28A-28J	HAM
3	1 (1)	Negara kesatuan republik Indonesia
4	2,3	MPR, DPR
5	33,34	Ekonomi Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara

• Nilai praksis 🡪 realisasi/penerapan nilai instrumental di kehidupan sehari-hari misal mengikuti pemilu/menggunakan hak pilih [Dimensi Realitas]

2. Ringkasan Bu Tutik [mari literasi!]

• Nilai dasar, 
1. yaitu hakikat kelima sila Pancasila. 
2. bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. 
3. bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. 
4. Nilai dasar Pancasila selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
• Nilai instrumental, ini sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundangan dan lembaga pelaksanaannya. Misalnya; UUD, ketetapan MPR, UU, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
• Nilai praksis, merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasi praksis inilah, penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan (reformasi) sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, sehingga Pancasila merupakan ideologi terbuka. 

11. Menjelaskan pengertian dimensi Pancasila [mari literasi!]
1. Dimensi Idealisme

• bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional dan menyeluruh itu, 
• idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu memberikan harapan,optimisme serta mampu mendorong motivasi pendukungnya untuk berupaya mewujudkan cita-citanya.

2. Dimensi normatif

• bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam norma-norma keagamaan. 
• Pancasila terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam negara Republik Indonesia serta merupakan staatsfundamentalnorm (pokok kaidah negara yang fundamental). 
• Pancasila agar mampu dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional, perlu memiliki norma atau aturan hukum yang jelas.

3. Dimensi Realitas

• bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. 
• Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakatnya secara nyata baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara

12. Menjelaskan pengertian dimensi Pancasila (has been discovered!)
13. Menjelaskan sifat utopis ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka

Berdasarkan dimensi yang dimiliki oleh pancasila sebagai ideologi tebuka, maka sifat ideologi pancasila tidak bersifat “utopis”, yaitu hanya merupakan sistem ide-ide belaka yang  jauh dari kehidupan sehari-hari yang nyata. Ideologi pancasila yang bersifat terbuka hakikatyna nilai- nilai dasar yang bersifat uiniversal dan tetap.

14. Menyebutkan contoh perwujudan nilai Pancasila dalam bidang politik

• Lembaga negara yang sesuai dengan amandemen UUD NRI Tahun 1945 dan berdasarkan nilai nilai pancasila (DPD, MK, dan KY)
• Menghargai hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu hak asasi manusia yang menkaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak asasi manusia yang dijiwai nilai sila pancasila. 
•  Demokrasi Pamcasila. Suatu sistem demokrasi yang tumbuh dari tradisi nilai budaya bangsa. Mengutamakan musyawarah, mufakat dan kekeluargaan. Tidak berdasarkan dominasi mayoritas dan tirani minoritas.
• Pemilu
• Terciptanya sistem hukum nasional berdasar Pancasila

15. Menyebutkan dasar hukum sebagai landasan pertahanan dan keamanan

1. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 ayat (3) bela negara, menyatakan "bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara."
2. Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Permesta, menyatakan "bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara." / mealalui sistem PERMESTA (pertahanan dan keamanan rakyat semesta ; siskamling, adat keamanan masyarakat ; pecalang (Bali)

16. Menyebutkan contoh perwujudan nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya

• Sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat dikembangkan sesuai dengan nilai Pancasila
• Sistem niali sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia, terus dikembangkan agar lebih maju, tetapi bukan berarti westernisasi. Diartikan sebagai proses perubahan menuju ke arah kemajuan. 
• Kekeluargaan, musyawarah, gotongroyong terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda. 
• Nilai sosial dari dalam : kekeluargaan, musyawarah, gotong royong
• Nilai sosial dari luar : semangat kerja keras, kedisiplinan, sikap ilmiah
• Keduanya diterima Pancasila
• Mencegah sikap 
• Feodal = penguasaan masyarakat oleh kaum bangsawan 
• Eksklusif =- memisahkan diri dari masyarakat karena sibuk banyak urusan
• paham kedaerahan yang sempit.

17. Menyebutkan contoh perwujudan nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keaamanan
1. Pertahanan dan keamanan negara Indonesua dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. 
1. Utama : TNI
2. Pendukung : Sarpas (Sarana Prasarana), Rakyat 
3. Cadangan : Ratih (Rakyat Terpilih) ; Menwa (resimen Mahasiswa), Hansip/Linmas
2. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembelaan negara seperti, ronda malam atau siskamling. Di daerah lain seperti Bali disebut Pecalang.

18. Menyebutkan makna khusus yang tertuang dalam tiap alenia Pembukaan UUD NRI 1945

(PHOTO)

19. Menyebutkan makna pokok-pokok pikiran alinea pertama Pembukaan UUD 1945
20. Menyebutkan makna pokok pikiran pembukaan UUD 1945

++(PHOTO) 

21. Menyebutkan  makna pokok pikiran pembukaan UUD 1945 (has been discovered)
22. Menjelaskan penjabaran pokok pikiran dalam sila Pancasila LU MO PAT JIRO
23. Menjelaskan penjabaran pokok pikiran dalam sila Pancasila (has been discovered)
24. Menguraikan konsekuensi dari pokok pikiran UUD NRI 1945

1. Persatuan 

a) Keluarga

·         Hidup rukun dengan saudara

·         Sopan dan santun kepada orang tua

·         Membersihkan rumah bersama

b) Lingkunan sekolah

·         Ikut serta dalam belajar kelompok

·         Bersama-sama melaksanakan piket

·         Hidup rukun bersama teman

c) Lingkungan masyarakat

·         Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan

·         Mengikuti Karang Taruna

·         Hadir jika tetangga mengadakan acara

d) Lingkungan bangsa dan negara

·         Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar

·         Hormati orang lain walau pun berbeda ras atau suku dengan kita 

·         Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara

2. Keadilan sosial

a) Lingkungan Keluarga

·         Bagi tugas rumah sesuai dengan kemampuan

·         Laksanakan seluruh tugas rumah yang sudah diberikan kepada kita

·         Orang tua berlaku adil pada anak anaknya

b) Lingkungan Sekolah

·         Datang tepat waktu

·         Menaati peraturan sekolah

·         Melakukan hak dan kewajiban di sekolah

c) Lingkungan Masyarakat

·         Mengatur jadwal ronda secara adil

·         Melakukan hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat

·         Membina keselarasan pergaulan di masyarakat tanpa pertentangan

d) Lingkungan Bangsa dan Negara

·         Membayar pajak tepat pada waktunya

·         Budayakan mengantri di tempat umum

·         Membayar tagihan listrik tepat waktu

3. Kedaulatan rakyat

a) Lingkungan Keluarga

·         Musyawarah untuk mendapatkan jalan keluar jika ada masalah 

·         Berdiskusi untuk menentukan tempat untuk liburan

·         Menghormati pendapat dari anggota keluarga

b) Lingkungan Sekolah

·         Mengadakan pemilihan pengurus kelas atau OSIS 

·         Hargai pendapat teman atau guru ketika musyawarah atau rapat 

·         Pemilihan pengurus kelas

c) Lingkungan Masyarakat

·         Pemilihan ketua RT,RW,dan lurah

·         Pemilihan bupati

·         Pemilihan gubernur

d) Lingkungan Bangsa dan Negara

·         Mengadakan pemilihan kepala daerah

·         Semua orang yang sudah cukup umur memperoleh hak yang sama dalam pemilu

·         Berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi

4. Ketuhanan

a) Lingkungan Keluarga

·         Turuti perkataan orang tua (hanya jika perkataan tersebut baik)

·         Rajin beribadah bersama keluarga

·         Saling berkunjung antar keluarga pada saat hari besar

b) Lingkungan Sekolah

·         Menghormati teman yang berbeda agama

·         Shalat berjamaah di sekolah

·         Mempersilahkan teman yang berbeda agama untuk menjalankan ibadahnya

c) Lingkungan Masyarakat

·         Tidak memaksa seseorang memeluk agama tertentu

·         Menjawab salam

·         Shalat berjamaah di masjid

d) Lingkungan Bangsa dan Negara

·         Hargai dan hormati orang lain yang berbeda agama

·         Merayakan hari besar suatu agama

·         Menjunjung tinggi sikap toleransi antar masyarakat beragama

25. Menjelaskan makna pokok pikiran dalam UUD NRI 1945 (has been discovered)
26. Menjelaskan pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 (has been discovered)
27. Menjelaskan pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 (has been discovered)
28. Menyebutkan pasal dalam UUD yang sesuai pokok pikiran dalam pasal UUD 1945

(PHOTO)

More info :

2.keadilan sosial ,

sila keadilan sosial dalam UUD 1945 terdapat dalam 

- Pasal 33 ayat 1 yang bunyinya  Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

- Pasal 33 ayat 2 yang bunyinya  Cabang-cabang produksi yang penting bagi  negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

- Pasal 33 ayat 3 yang bunyinya  Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- Pasal 33 ayat 4 yang bunyinya  Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi,

29. Menyebutkan pokok-pokok pikiran dalam pasal-pasal UUD yang mengatur pemeliharaan anak terlantar

Pokpik 2 🡪 Keadilan Sosial Sila 5 🡪 Pasal 34 ayat 1 UUD 1945

Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara/dibiarkan tumbuh negara

30. Menjelaskan alasan mendasarPembukaan UUD 1945 tidak bisa diubah oleh siapapun
1. Pembukaan UUD1945 mengandung kaidah / norma dasar negara yang fundamental yaitu Pancasila
2. Pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan yang terinci
3. Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber dari cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan
4. memuat dasar-dasar filosofis dan dasar normatif yang mendasari seluruh pasal dalam UUD 1945. 
5. mengandung staatidee berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tujuan (Haluan) negara serta dasar Negara yang harus tetap dipertahankan. 
6. mengandung dasar dan tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
7. Perubahan atas bagian pembukaan UUD 1945 sama artinya dengan penghancuran Negara Kesatuan Republik Indonesia

--mari literasi!

(PHOTO)

31. Menjelaskan kedudukan antara Pembukaan UUD 1945 denganpasal-pasal UUD (Kenya pernah liat di buku)
32. Menyebutkan hukum dasar yang tidaktertulis sebagai sumber hokum

• Hukum dasar tidak tertulis/ konvensi, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara dan sifatnya tidak ditulis dalam peraturan perundang-undangan.
• Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang hidup/ berjalan dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat/ adat atau dalam praktik ketatanegaraan.
• Contoh Hukum Tidak Tertulis: 
• Hukum Adat yang tidak ditulis/ tidak dicantumkan dalam perundang-undangan namun peraturannya sudah tertanam dan dipatuhi oleh daerah tertentu/ adat tertentu ; contoh : makan harus pakai tangan kanan . berpakaian harus sopan dll
• Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang dianggap tidak bisa konsisten, dikarenakan hukum tidak tertulis peraturannya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai keadaan dan kepentingan yang menghendakinya.

33. Menyebutkan contoh sikap dan perilaku positif terhadap Pembukaan UUD NRI 1945
34. Menjelaskan pengertian kedaulatan

35. Menyebutkan macam-macam  kedaulatan

(PHOTO)

36. Menyebutkan sifat kedaulatan

(PHOTO)

37. Menyebutkan tokoh-tokoh kedaulatan

Kedaulatan Tuhan	Kedaulatan Raja	Kedaulatan Negara	Kedaulatan Hukum	Kedaulatan Rakyat
Augustinus Thomas Aquino F. Hegel F. J. Stahl	Niccolo M Thomas Hobes (Inggris)	Jean Bodin F. Hegel (teori menyebar di negara komunis) G. Jellinek Paul Laband	Hugo De Groot Krabbe Immanuel Kant Lean Dugut	Montesquieu J. J. Rosseau ( kontrak sosial) John Locke J. Althusius

38. Menyebutkan kedaulatan yang dianut oleh bangsa Indonesia

• Kedaulatan rakyat
• Kedaulatan hukum
• Kedaulatan tuhan (argumen belum kuat)
• Kedaulatan ke dalam dan keluar berlandaskan UUD 1945

39. Menguraikan prinsip-prinsip kedaulatan

1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik (Pasal 1 ayat (1) UUD 1945).
2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945).
3. Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945).
4. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 7C UUD 1945). 🡪 karena derajat DPR bas lebih tinggi daripada presiden jika ada kasus pada presiden. Namun sebenarnya mereka sejajar
5. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden (Pasal 17 ayat (2) UUD 1945). 🡪 karena yang memilih dan melantik adalah presiden 
6. MPR  hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 3 ayat (3) UUD 1945). 🡪 presiden hanya dapat berhenti jika asa jabatan habis kecuali jika ada masalah lain (dihentikan oleh MPR)

40. Menunjukkan contoh penerapan prinsip kedaulatan di lingkungan sekolah

• menghormati guru
• menaati peraturan yang ada di sekolah
• menghargai guru ketika menjelaskan
• Menghormati teman yang lebih tua
• Melaksanakan pemilihan ketua kelas secara terbuka dan tertib. 
• Menerima dengan lapang dada jika calon ketua yang kita ajukan ternyata kalah. Dan siap menerima dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua dengan penuh rasa tanggung jawab. 
• Melaksanakan kegiatan pemilihan ketua osis dengan tertib, terbuka dan penuh lapang dada. 

41. Menjelaskan pengertian demokrasi menurut tokoh
1. Abraham Lincoln (The 16th president of United States) 🡪, demokrasi adalah pemerintahan suatu negara yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
2. Giovani Sartori 🡪 sistem dimana tidak seorang pun dapat memilih dirinya sendiri, tidak seorang pun dapat mengidentifikasikan dirinya dengan kekuasaanya, kemudian tidak dapat juga untuk merebut dari kekuasaan lain dengan cara-cara tak terbatas dan tanpa syarat.
3. Sedney Hook 🡪 Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan  pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesempatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat biasa
4. Crol C Gould 🡪 Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang didalamnya rakyat memerintah sendiri, baik melalui partisipasi langsung dalam merumuskan keputusan-keputusan yang mempengruhi mereka maupun dengan cara memilih wakil-wakil mereka.

42. Menjelaskan pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia 

+++KURANG MATERI

43. Membedakan macam-macam demokrasi

a. Demokrasi langsung (direct democracy) , yaitu bentuk pemerintahan yang memberikan perlindungan kepada rakyat dalam menyalurkan aspirasinya secara langsung dalam kegiatan kenegaraan atau ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pemerintahan dalam rangka menentukan kebijakan umum (public policy) 

b. Demokrasi tidak langsung (indirect democracy) atau demokrasi perwakilan (representative democracy) , yaitu bentuk pemerintahan yang memberikan perlindungan kepada rakyat dalam menyalurkan hak/aspirasinya kegiatan kenegaraan melalui wakil-wakilnya dalam lembaga perwakilan rakyat. Hal ini dilakukan karena pertimbangan banyaknya jumlah penduduk dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi.

44. Menunjukkan ciri-ciri negara demokrasi
1. Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak
2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan 
3. Adanya tanggungjawab dari pelaksana kegiatan pemerintahan
4. Memiliki lembaga perwakilan rakyat
5. Adanya pemilihan umum
6. Adanya lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan
7. Pemerintah berdasarkan hukum ( konstitusi )

--mari literasi!

• Kebebasan Individu
• Jaminan Terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)
• Kebebasan Pers.
• Kebebasan Mengenyam Pendidikan.
• Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan). 
• Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. 
• Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. 
• Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

45. Menguraikan sistem pemerintahan yang digunakan bangsa Indonesia pada masa Orde Lama

• Disebut juga masa Orde Lama ( Orla)
• UUD yang digunakan adalah UUD NRI Tahun 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin. 
• Presiden dan DPR berada di bawah MPR 
• Penafsiran “terpimpin”, yaitu pimpinan terletak di tangan “Pemimpin Besar Revolusi”. 
• Pemusatan kekuasaan di tangan presiden. (Penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 )
• Contoh Penyimpangan : 
• Presiden mengangkat anggota MPRS berdasarkan penetapan Presiden berdasarkan penetapan Presiden No.2 tahun 1959.
• Presiden menjabat seumur hidup
• Keadaan negara yang tidak stabil
• Masyarakat kemudian mengajukan tiga tuntutan rakyat yang dikenal dengan TRITURA. Isi dari tiga tuntutan tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Bubarkan PKI 

2) Bersihkan kabinet dari unsur PKI 

3) Turunkan harga dan perbaiki ekonomi 

• Pemerintah memberi tanggapan dengan mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret atau dikenal dengan SUPERSEMAR dari Presiden Soekarno kepada Jendral Soeharto. 
• Pemerintah berlaih dari Presiden Soekarno kepada Jendral Soeharto
• Hal ini menandai lahirnya Orde Baru ( Orba )

46. Membedakan demokrasi liberal dengan demokrasi Pancasila

47. Menunjukkan kelemahan sistem parlementer/liberal

1. Sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil.
2. Sering terjadi pergantian kabinet, sehingga pemabngunan tidak dapat berjalan dengan lancar
3. Mementingan partai atau golongannya sendiri

Mari liiterasi--

• Tingkat individualitas tinggi
• Kesenjangan sosial besar
• Banyak masalah ekonomi
• Kebebasan pers sering disalahartikan

48. Menunjukkan kelebihan sistem presidensiil/kongresional

1. Tidak ada status yang tumoang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif. 
2. Ada mekanisme untuk mengontrol presiden
3. Kekuasaan tidak tak terbatas sehingga minim terjadi penyelewengan

Mari literasi --- not trusted

• HAM dijunjung tinggi
• Pembangunan secara desentralisasi (Penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi)
• Pemebrantasan korupsi
• Demokrasi lebih terbuka
• Kebebasan berpendapat lebih diharagai

49. Menjelaskan lembaga eksekutif di Indonesia

• Lembaga eksekutif adalah pelaksana undang -undang 
• Lembaga eksekutif terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, serta para menteri. 
• Memiliki masa jabatan selama 5 tahun. 
• Presiden dipilih secara pemilu bersam wakil presiden. Sedangkan menteri diangkat dan berhentikan oleh presiden.

--Presiden

• Diatur dalam pasal 4-17
• 4(1) 🡪 Presiden memegang kekuasaan menurut UUD
• 7 🡪 Presiden dan wakil presiden menjabat 5 tahun dan dapat dipilih satu kali lagi jadi dapat menjabat hingga 10 tahun
• Kekuasaan presiden
• 4 (1) dan 5 (2) 🡪 presiden menetapkan PP utak menjalankan UUD semestinya
• Mitra DPR untuk membuat UU dan menetapkan APBN
• Dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu presiden dan wakil presiden

50. Menyebutkan wewenang DPR
1. Memegang kekuasaan membentuk undang – undang 
2. Membahas rancangan undang – undang untuk mendapat persetujuan Presiden 
3. Mengajukan sebuah usulan rancangan undang – undang 
4. Membahas rancangan undang – undang APBN yang diajukan presdien dengan memperhatikan pertimbangan DPRD 

Merubah pembukaan UUD 1945 = membubarkan negara Cita cita bangsa TIDAK SAMA DENGAN tujuan negara UU dibuat dari UUD/tak boleh bertentangan dengan UUD UUD = Konstitusi Demokrasi 🡪 kedaulatan rakyat 🡪 pemerintahan dari, oleh, untuk rakyat (Abraham Lincoln said that) Causa prima🡪 penyebab pertama ada pada ... Pactum = perjanjian MPR = DPR +DPD jadi tidak ada pemilu MPR Pemilu legislatif 🡪 memilih DPR, DPD, DPRD MPR tak membuat UU hanya mengubah UUD jadi tidak masuk lembaga legislatif Demokrasi langsung tidak berkembang karena Banyak penduduk Kurang waktu Ada masalah Dominasi mayoritas 🡪 kelompok besar Tirani minoritas 🡪 kelompok kecil Negara yang mengakui Agama = mengakui semua agama Negara beragama = pemerintahan berdasar satu agama saja; Arab Saudi, dll Amnesti & Abolisi 🡪 peringanan hukuman bagi pelaku kriminal [diberikan DPR] Rehabilitasi 🡪 pemulihan nama baik [Diberikan DPR] Parlemen = Lembaga Perwakilan rakyat 🡪 Indonesia : DPR, AS : Sendat, Belanda : Bikameral Liberal = Parlementer Presidensiil = Kongresional

•