Postingan

Menampilkan postingan dari Agustus, 2019

Ringkasan Materi tentang UUD 1945 PPKn Kelas 7 Kurikulum 2013 Revisi

Ringkasan Materi tentang UUD 1945 PPKn Kelas 7 Kurikulum 2013 Revisi Naskah Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dilakukan amendemen, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan. Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan. Dalam Risalah Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, diterbitkan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah , sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini. Penjelasan Bagian Isi A  .  Bagian Pembukaan A . Bagian Pembukaan         Merupakan suasana kebatinan dari Undang – undang Dasar 1945. Terdiri dari 4 pokok pikiran, yaitu  1. P...

Bedah Kisi Kisi PAS/UAS/Ulangan Akhir Semester 1 PPKN Kelas 9 SMP Kurikulum 2013

Bedah Kisi Kisi PAS PPKN Kelas 9 SMP Kurikulum 2013 Menyebutkan tujuan pemberontakan PKI di Madiun Pemberontakan PKI di madiun pada tanggal 18 september 1948 dipimpin oleh muso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti pancasila dengan paham komunis.  Menyebutkan pusat pemberontakan DI/TII Jawa Barat, Tasikmalaya yang dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Katosuwiryo. Tempat yang lain ada di sulawesi yang dipimpin oleh Kahar muzakkar, namun tidak sebesar di jawa barat.  Menjelaskan penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan Pencegahan upaya penggantian dasar negara dengan paham lain misal : PKI Muso dan DI/TII, ( penyimpangan sila1) Pencegahan Usaha - usaha melepaskan diri dari negara Indonesia misal RMS, PRRI/Permesta, APRA (penyimpangan sila 3) PenangananTerjadinya krisis politik, ekonomi dan keamanan ( penyebab keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ) ,...